Pembangunan PPN Pengambengan untuk Modernisasi & Inklusivitas Ekonomi Perikanan

- Jurnalis

Selasa, 29 Juli 2025 - 21:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BALI, Suararealitas.co – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak para pelaku usaha perikanan di Provinsi Bali untuk bersiap menghadapi transformasi industri. Hal ini sejalan dengan pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan melalui Integrated Fishing Ports and International Fish Markets Phase-I (IFP-IFM) yang juga menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan menegaskan proyek ini juga mendukung relokasi aktivitas perikanan dari Pelabuhan Benoa seiring pengembangan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH). Pembangunan ini akan mencerminkan transformasi tata kelola perikanan yang lebih efisien, transparan, dan inklusif.

“PPN Pengambengan dirancang sebagai pusat aktivitas perikanan tangkap dari hulu ke hilir, mulai dari pelayanan kapal, penanganan hasil tangkapan, pengolahan, hingga pemasaran, yang akan menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan berkelanjutan,” ungkap Didit dalam siaran resmi KKP, Selasa (29/7).

Baca Juga :  Tindak lanjuti Pertemuan dengan Wakil PM Malaysia, Menkopolkam Koordinasikan Jajaran Polkam

Penguatan Kopdeskel

Seiring pembangunan fisik pelabuhan, KKP juga memberi perhatian khusus pada pemberdayaan pelaku UMKM, yang akan difasilitasi dalam bentuk akses lokasi usaha, pendampingan manajemen, dan integrasi ke dalam rantai pasok industri perikanan modern. KKP juga mendorong penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai wadah kelembagaan yang profesional dan berdaya saing, khususnya bagi nelayan kecil, pengolah, dan pedagang hasil perikanan.

Tak hanya itu, PPN Pengambengan juga diarahkan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui keterhubungan langsung antara pelabuhan, unit pengolahan ikan, dan jaringan distribusi pangan nasional. Dengan demikian, pelabuhan ini menjadi simpul penting dalam penyediaan pasokan protein hewani laut yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat, terutama anak-anak sekolah dan kelompok rentan.

Sementara itu Plt. Dirjen Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, menyebut proyek ini mentransformasikan tata kelola perikanan tangkap menjadi semakin baik. Pengembangan ini akan meningkatkan kapasitas produksi ikan, daya tampung kapal, penyerapan tenaga kerja, serta penerimaan negara dari PNBP.

Baca Juga :  KKP Amankan 2 Ton Ikan Impor Ilegal Asal Malaysia di Nunukan

“Ini adalah investasi strategis untuk memperkuat fondasi industri perikanan nasional sekaligus meningkatkan daya saing ekspor produk perikanan Indonesia utamanya dalam implementasi penangkapan ikan terukur,” tutur Plt. Dirjen Perikanan Tangkap, Lotharia Latif. 

Latif menambahkan transformasi ini bukan hanya milik pelaku usaha besar. Kami pastikan UMKM, koperasi, dan masyarakat lokal tumbuh bersama dan terlibat aktif dalam pengelolaan pelabuhan.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan PPN Pengambengan akan menjadi sentra perikanan di zona 4 penangkapan ikan terukur. Menteri Trenggono menegaskan setiap zona penangkapan ikan terukur akan dibangun minimal satu pelabuhan perikanan yang lengkap fasilitasnya. Mulai dari proses penangkapan ikan, loading unloading, hingga fasilitas industri di belakangnya.

Berita Terkait

Kapasitas Nasional Tembus 10 Juta Unit per Bulan, Industri Food Tray Siap Topang Program MBG
Kemenko Polkam: Transparansi Pengadaaan Barang Jasa, Kunci Membangun Kepercayaan Publik
Program Makan Bergizi Gratis, Produsen Food Tray Siap Suplai Kebutuhan Nasional
Kemenko Polkam Perkuat Sinergi untuk Optimalisasi Program Prioritas Nasional di NTT
Tanpa Dirusak Tambang Nikel, Valuasi Ekonomi Hutan Morowali Bisa Capai Rp 2,81 Triliun per Tahun, Lebih Tinggi dari Pendapatan Daerah
Revisi KUHAP Didesak Jadi Momentum Reformasi Hukum: Akademisi dan Generasi Muda Suarakan Keadilan yang Berdaulat
Menuju Tata Kelola Haji Modern: BP Haji Tegaskan Komitmen Profesionalisme, Kesehatan Jamaah, dan Ekonomi Umat
BRI Unit Pekapuran Cimanggis Salurkan Dana Program Indonesia Pintar ke Siswa Penerima Bantuan

Berita Terkait

Kamis, 31 Juli 2025 - 18:25 WIB

Kapasitas Nasional Tembus 10 Juta Unit per Bulan, Industri Food Tray Siap Topang Program MBG

Kamis, 31 Juli 2025 - 18:17 WIB

Kemenko Polkam: Transparansi Pengadaaan Barang Jasa, Kunci Membangun Kepercayaan Publik

Kamis, 31 Juli 2025 - 15:53 WIB

Program Makan Bergizi Gratis, Produsen Food Tray Siap Suplai Kebutuhan Nasional

Kamis, 31 Juli 2025 - 08:08 WIB

Kemenko Polkam Perkuat Sinergi untuk Optimalisasi Program Prioritas Nasional di NTT

Rabu, 30 Juli 2025 - 16:51 WIB

Tanpa Dirusak Tambang Nikel, Valuasi Ekonomi Hutan Morowali Bisa Capai Rp 2,81 Triliun per Tahun, Lebih Tinggi dari Pendapatan Daerah

Berita Terbaru