Menko Polkam Apresiasi Kesiapan Penanganan Karhutla di Sumatera Selatan

- Jurnalis

Selasa, 29 Juli 2025 - 21:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Palembang, Suararealitas.co – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Pol (purn.) Budi Gunawan melalui Desk Penanggulangan Kebakaran Hutan dan lahan (Karhutla) perkuat penanganan dan pencegahan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

“Menyikapi kejadian Karhutla yang semakin sering terjadi dan posisi siaga darurat yang telah ditetapkan oleh Provinsi Sumsel maupun 10 Kabupaten/Kota jajarannya, kami mendorong penguatan untuk dilaksanakannya Apel Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla di Provinsi Sumsel,” jelas Menko Polkam Budi Gunawan dalam keterangan resminya, Selasa (29/7/2025).

Menko Polkam menyampaikan bahwa Provinsi Sumsel merupakan salah satu Provinsi yang pernah mengalami kejadian luar biasa Karhutla. Untuk itu seluruh Kementerian/Lembaga terkait untuk siapsiaga dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi termasuk dengan kemungkinan Karhutla di tahun 2025.

“Melalui Desk Karhutla secara aktif untuk mendorong dan memperkuat Pemda umumnya dan khususnya Pemda Sumsel untuk melaksanakan penanganan secara dini dengan pelaksanaan rakor secara daring yang telah dimulai pada awal tahun 2025,” ungkapnya.

Pada hari ini apel kesiapsiagaanpun telah dilaksanakan yang diikuti oleh gelar Personel sejumlah 1200 orang beserta dengan kendaraan pendukung dan perlengkapan termasuk dengan 1 heli patroli BNPB di Griya Agung, Palembang. Apel juga diikuti dengan rangkaian kegiatan peninjauan peralatan maupun peninjauan spot di mana telah terjadi Karhutla serta rakor evaluasi pelaksanaan Karhutla.

“Saya mengapresiasi kolaborasi dan kerjasama yang telah dilaksanakan di Provinsi Sumsel baik dengan instansi pusat mupun antar instansi di daerah serta pihak korporasi dan masyarakat. Dengan Apel yang dan Rakor Evaluasi yang dilaksanakan akan memperkuat penanganan Karhutla di Provinsi Sumsel,” terangnya.

Baca Juga :  Kemenko Polkam Dorong Penguatan Kemerdekaan Pers di Jawa Timur

Mengutip pernyataan bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Menko Polkam menyampaikan bahwa penangan Karhutla bukan hanya merupakan tugas teknis tetapi juga soal menyelamatkan masa depan bangsa.

“Saya sangat yakin, dengan komitmen dan sinergi kita bersama, kita akan mampu mengatasi situasi darurat karhutla yang kini tengah terjadi. Mari kita kerahkan kapasitas terbaik kita untuk melindungi rakyat, lingkungan, dan kredibilitas Indonesia di mata internasional,” kata Menko Polkam.

Berita Terkait

Kapasitas Nasional Tembus 10 Juta Unit per Bulan, Industri Food Tray Siap Topang Program MBG
Kemenko Polkam: Transparansi Pengadaaan Barang Jasa, Kunci Membangun Kepercayaan Publik
Program Makan Bergizi Gratis, Produsen Food Tray Siap Suplai Kebutuhan Nasional
Kemenko Polkam Perkuat Sinergi untuk Optimalisasi Program Prioritas Nasional di NTT
Tanpa Dirusak Tambang Nikel, Valuasi Ekonomi Hutan Morowali Bisa Capai Rp 2,81 Triliun per Tahun, Lebih Tinggi dari Pendapatan Daerah
Revisi KUHAP Didesak Jadi Momentum Reformasi Hukum: Akademisi dan Generasi Muda Suarakan Keadilan yang Berdaulat
Menuju Tata Kelola Haji Modern: BP Haji Tegaskan Komitmen Profesionalisme, Kesehatan Jamaah, dan Ekonomi Umat
BRI Unit Pekapuran Cimanggis Salurkan Dana Program Indonesia Pintar ke Siswa Penerima Bantuan

Berita Terkait

Kamis, 31 Juli 2025 - 18:25 WIB

Kapasitas Nasional Tembus 10 Juta Unit per Bulan, Industri Food Tray Siap Topang Program MBG

Kamis, 31 Juli 2025 - 18:17 WIB

Kemenko Polkam: Transparansi Pengadaaan Barang Jasa, Kunci Membangun Kepercayaan Publik

Kamis, 31 Juli 2025 - 15:53 WIB

Program Makan Bergizi Gratis, Produsen Food Tray Siap Suplai Kebutuhan Nasional

Kamis, 31 Juli 2025 - 08:08 WIB

Kemenko Polkam Perkuat Sinergi untuk Optimalisasi Program Prioritas Nasional di NTT

Rabu, 30 Juli 2025 - 16:51 WIB

Tanpa Dirusak Tambang Nikel, Valuasi Ekonomi Hutan Morowali Bisa Capai Rp 2,81 Triliun per Tahun, Lebih Tinggi dari Pendapatan Daerah

Berita Terbaru