Sengketa Pilkada, MK Putuskan 11 Daerah Gelar Pemungutan Suara Ulang

- Jurnalis

Selasa, 25 Februari 2025 - 10:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi gedung Mahkamah Konstitusi (MK). (Foto: Istimewa).

Ilustrasi gedung Mahkamah Konstitusi (MK). (Foto: Istimewa).

JAKARTA, suararealitas.co – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di 11 daerah lantaran terjadinya sengketa atau perselisihan hasil Pilkada 2024 lalu.

Jumlah tersebut berdasarkan hasil 20 putusan sengketa Pilkada 2024 yang sudah diputuskan majelis hakim MK, Senin (24/2) kemarin dari pukul 08.00 WIB hingga 14.32 WIB di gedung MK, Jakarta Pusat.

Baca Juga :  ILUNI UI Berkolaborasi dengan Next Policy Gelar diskusi publik bertajuk “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperkuat Ketahanan Industri Nasional”

Dari 20 perkara sengketa Pilkada 2024 tersebut, terdapat 11 perkara yang dikabulkan MK dengan amar putusan melakukan PSU.

Lalu, satu sengketa pilkada yang putusannya rekapitulasi suara ulang, dan satu putusan lagi MK memerintahkan untuk diadakannya perbaikan penulisan keputusan KPU. Sisanya ditolak atau tidak diterima oleh MK.

Saat ini, MK masih melanjutkan pembacaan 20 putusan sengketa Pilkada 2024 lagi. Pengucapan Putusan tersebut dapat disimak secara daring melalui live streaming pada kanal resmi YouTube Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga :  Pangdam IX/Udayana Asah Kemampuan Menembak di Praja Rakcaka Shooting Range

Sedangkan, bagi pengunjung yang hadir di MK dapat secara langsung dan bersama-sama menyaksikan pengucapan Putusan melalui videotron yang dipasang di halaman Gedung MK.

Sebagai wujud akuntabilitas persidangan dan penanganan perkara, MK juga memberikan akses seluas-luasnya melalui laman resmi MK bagi masyarakat untuk mendapatkan salinan putusan.

Berita Terkait

Wabup Intan Hadiri Acara Ramadan Maksimal Berkah PAIS Foundation
Wakil Ketua Penasehat Gekira Banten Dorong Umat Kristiani Berani Berpolitik Praktis
Korupsi Mengakar: Diskusi ETOS Bahas Dampak Mafia Migas dan Pupuk
Perayaan HUT ke-52 KSPSI: Mendorong Perlindungan Buruh dan Penegakan Hukum Impor Ilegal
Gerakan Rakyat Gelar Deklarasi dan Pelantikan DPP, Ketum DPP: Anies Baswedan Adalah Panutan Kami
ILUNI UI Berkolaborasi dengan Next Policy Gelar diskusi publik bertajuk “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperkuat Ketahanan Industri Nasional”
Kebijakan Industri dan Tantangan Regulasi: Mencari Solusi untuk Investasi dan Proteksi Produk Lokal
Strategi Meningkatkan Ketahanan Industri dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Berita Terkait

Senin, 24 Maret 2025 - 19:47 WIB

Wabup Intan Hadiri Acara Ramadan Maksimal Berkah PAIS Foundation

Minggu, 23 Maret 2025 - 02:13 WIB

Wakil Ketua Penasehat Gekira Banten Dorong Umat Kristiani Berani Berpolitik Praktis

Jumat, 7 Maret 2025 - 18:07 WIB

Korupsi Mengakar: Diskusi ETOS Bahas Dampak Mafia Migas dan Pupuk

Jumat, 28 Februari 2025 - 11:28 WIB

Perayaan HUT ke-52 KSPSI: Mendorong Perlindungan Buruh dan Penegakan Hukum Impor Ilegal

Kamis, 27 Februari 2025 - 19:01 WIB

Gerakan Rakyat Gelar Deklarasi dan Pelantikan DPP, Ketum DPP: Anies Baswedan Adalah Panutan Kami

Berita Terbaru