Jakarta, (14/8) – Persatuan Tunanetra Indonesia menggelar Musyawarah Nasional (Munas) X. Perhelatan besar lima tahunan ini diselenggarakan di Hotel Mega Anggrek Jakarta Barat, dihadiri kurang lebih 520 delegasi dari 30 provinsi dan 176 kabupaten/kota.
Munas kali ini dibuka oleh Dirjen Hukum Dan HAM Kementerian Hukum Dan HAM RI.
Dalam rapat tertinggi di organisasi Pertuni ini, para delegasi akan membahas program kerja lima-tahunan 2024-2029, penyesuaian AD-ART organisasi, serta resolusi, yaitu rekomendasi-rekomendasi penting yang akan disampaikan kepada pelbagai pihak terkait, baik pemerintah maupun swasta. Yang tidak kalah penting, para delegasi juga akan memilih pemimpin baru mereka, Ketua Umum dan Ketua Dewan Pengawas Pusat Pertuni, masa bakti 2024-2029.
“Penyelenggaraan musyawarah nasional merupakan salah satu mandat penting AD-ART organisasi Pertuni, yang wajib dilaksanakan oleh Ketua Umum yang terpili pada Munas sebelumnya”, ungkap Aria Indrawati, Ketua Umum Pertuni yang telah memimpin organisasi kemasyarakatan tunanetra tingkat nasional ini selama dua periode, 2014-2019, dan 2019-2024.
Sebagai organisasi kemasyarakatan tunanetra tingkat nasional yang saat ini memiliki kepengurusan di 35 provinsi dan 272 kabupaten kota, Pertuni merupakan rumah sekaligus kendaraan bagi kurang lebih 50.000 tunanetra anggota Pertuni di seluruh Indonesia. Meski demikian, Pertuni sekaligus juga mewakili kurang lebih 4 juta warga negara yang menyandang tunanetra di negeri ini. Rumah, di mana para tunanetra belajar mengelola dan mengembangkan organisasi dengan mengedepankan semangat demokrasi. Serta, kendaraan, yang legitimatif, untuk berjuang, mendorong penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak warga negara Indonesia yang menyandang tunanetra.
Sebagai organisasi yang berkomitmen mengembangkan semangat demokrasi, dalam perhelatan Munas Pertuni pun, termasuk Munas X kali ini, semangat demokrasi ini terus diupayakan untuk diterapkan semaksimal mungkin. Meski masih ada gap dari sisi jenjang pendidikan di antara para pengurus dan anggota Pertuni, sebagai akibat dari masih terbatasnya akses penyandang tunanetra ke pendidikan berkualitas di negeri ini, para pengurus Pertuni yang telah memiliki kompetensi dalam merumuskan dan mengembangkan semangat demokrasi terus berupaya agar setiap pengurus dan anggota mendapatkan pembelajaran berharga dari keaktifan mereka di organisasi kemasyarakatan tunanetra tingkat nasional ini.
Butuh waktu kurang lebih satu tahun untuk menyiapkan perhelatan lima tahunan ini.
Persiapan dan penyelenggaraan Munas dipimpin oleh panitia pengarah atau steering committee. Pada Munas X ini, Panitia Pengarah ini dipimpin oleh Hadianti Ramadhani, tunanetra perempuan sarjana sastra Jepang dari Universitas Pajajaran Bandung, yang berkarir sebagai “content writer”.
“Munas X Pertuni bukan hanya menjadi ajang untuk memilih kepemimpinan baru, tetapi juga untuk merumuskan arah strategis organisasi ke depan. Melalui forum ini, kami berupaya menciptakan wadah yang inklusif dan partisipatif, di mana setiap suara delegasi dihargai dan menjadi bagian dari pengambilan keputusan”, ujar Hadianti Ramadhani, Ketua Panitia Pengarah Munas X Pertuni.
Secara internal, baik di tingkat pusat, daerah maupun cabang, Pertuni menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan oleh para anggota dan pengurus; di antaranya, manajemen organisasi, pemahaman tentang hak-hak tunanetra sebagai warga negara, pemberdayaan ekonomi, pelatihan penggunaan teknologi, pemberdayaan generasi muda, siswa dan mahasiswa, kebencanaan, dan sebagainya. Secara eksternal, Pertuni, bersama organisasi penyandang disabilitas lainnya, serta para mitra strategis baik tingkat nasional, regional maupun global yang mendukung perjuangan Pertuni, melakukan kegiatan advokasi, untuk mendorong dan memastikan pelbagai regulasi yang khusus atau yang terkait penyandang disabilitas termasuk tunanetra, benar-benar berpihak pada kelompok yang keberadaannya belum sepenuhnya diperhitungkan ini.
Bagi Ketua Umum baru hasil Munas X Pertuni 2024, yang akan memimpin organisasi ini selama lima tahun ke depan, tantangan dan kesempatan yang dihadapi tentu berbeda dibandingkan lima tahun sebelumnya. Oleh karenanya, Ketua Umum baru ini perlu mencermati situasi terkini dan perkiraan situasi hingga lima tahun mendatang, sebelum menerjemahkan garis besar program Pertuni yang ditetapkan dalam Munas menjadi rangkaian program yang akan dimplementasikan.
“Pertuni harus terus tumbuh sesudi dengan perkembangan zaman, zaman discat isu disabilitas telah dan terus berproses menjadi isu pembangunan berbasis HAM. Saya percaya, dengan komitmen kuat dan konsistensi penuh, para pemimpin Pertuni yang baru mampu menjawab tantangan jaman tersebut”, ungkap Aria, perempuan tunanetra yang menjadi Ketua Umum perempuan pertama di Pertuni.
