Mutasikan 57 ASN, GPM Provinsi Maluku Utara Datangi Kemendagri Untuk Meminta Berhentikan Bupatinya

Ketua DPD GPM (Gerakan Pemuda Marhaenis) Maluku Utara menginginkan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula membatalkan pengangkatan 57 ASN.

Suararealitas.com, Jakarta – Perwakilan warga Kabupaten Kepulaun Sula, Provinsi Maluku Utara yang tergabung dengan GPM (Gerakan Pemuda Marhaenis), mendatangi Kantor Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Rabu, (24/11/2021).

Kedatangan DPD GPM Maluku Utara yang didampingi GPM Provinsi DKI Jakarta itu terkait persoalan kebijakan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula yang memutasi 57 ASNnya.

Menurut Tono, koordinator aksi yang juga Ketua DPD GPM Maluku Utara, menginginkan Fifian Adeningsih Mus selaku Bupati membatalkan pengangkatan 57 ASN, karena pengangkatan itu melanggar UU No. 10 Tahun 2016, dimana dalam penjelasan UU tersebut, menganjurkan bahwa Bupati terpilih mempunyai waktu 6 bulan untuk melakukan kebijakan pergantian bawahannya, UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, surat edaran Mendagri nomer 273/487/SJ tertanggal 21 Januari 2020. Bahkan lebih keras lagi meminta pada Menteri Dalam Negeri memberhentikan dengan tidak hormat atas perbuatanya.

“Seharusnya, setelah dilantik Bupati terpilih mengevaluasi bawahannya. Apakah program-program Bupati sudah dijalankan atau tidak, itupun dilihat kinerjaanya selama 6 bulan kedepan,” ucapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dampak dari tindakan bupati memutasi ASN menimbulkan gejolak yang sangat meresahkan dimasyarakat Kabupaten Kepulauan Sula, khususnya dan umumnya Provinsi Maluku Utara.

“Dampaknya mutasi sangat mempengaruhi kesenjangan sosial dikalangan masyarakat, karena terkait program jangka panjang, dan menengah pemerintahan kabupaten,” terangnya.

Sementara itu, Paskalis Kasubdit pada Ditjen OTDA Kemendagri menanggapi keinginan GPM Maluku Utara yang didampingi GPM Jakarta merasa sudah melaksanakan tupoksi Mendagri sesuai keinginan GPM, namun harus bersabar sambil menunggu proses.

Menyikapi penjelasan Paskalis, GPM terus mendesak meminta ada kejelasan, karena semua proses, baik hak, jawab, hak sanggah sudah dapat dinilai oleh Kemendagri.

“Kedatangan kami kali ini meminta kepastian, bukan menceritakan bagaimana proses administrasinya. Langsung saja apa keputusan Kemendagri, setelah mendapatkan hasil investigasi,” tukas paskalis.

Alhasil, Paskalis juga meyakinkan dalam-dalam waktu deket ini, ada keputusan dari Kemendagri.

“Ya, nanti dalam waktu dekat akan ada keputusan Kemendagri,”  pungkasnya

Sebelum pertemuan berakhir, selama sekitar 2 jam lebih, GPM sempat berpesan bila tidak ada keputusan dalam waktu dekat ini. “Kami akan mengerahkan massa yang lebih besar,” katanya.*(Za/Red).

Sumber : Rbt Actualnews.id