Karena Layanan Tidak Profesional, PT Angkasa Pura Retail Bakalan Diadukan Ke Menteri BUMN Oleh PT. SAS

Kuasa Hukum PT. SAS layangkan surat somasi ke PT. Angkasa Pura Retail.

Suararealitas.com, BALI | Pengadaan tender stand oleh Pihak Angkasa Pura (AP) Retail di Bandara Internasional Ngurah Rai pada tahun 2019 patut diduga terjadi penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh oknum pegawai berinisial MNK dan DNG yang mengaku sebagai Marketing dari AP Retail.

Tender yang telah dibuat dalam kontrak kemitraan oleh AP Retail kepada Pihak PT. Serasi Alam Sejahtera / Bali Liqouer Store dengan disaksikan pihak yang ditunjuk sebagai pengurus perizinan Eka dari Kantor Notaris Bali Lawyer dianggap oleh Bea Cukai Bandara Ngurah Rai bermasalah, hingga harus dilakukan penutupan secara paksa stand milik dari PT. SAS tersebut.

Hal itu diungkap oleh kuasa hukum PT. SAS, Rico Ardika Panjaitan, SH yang diketahui juga telah melayangkan Somasi Ke I ke Direksi Angkasa Pura Retail, di Jakarta, tertanggal 15 November 2021.

Rico menjelaskan, pihaknya mewakili kliennya, merasa dirugikan terhadap kontrak dari Angkasa Pura Retail dengan PT. SAS (klien-nya). Ia menerangkan telah mengirimkan detail rincian hingga nominal kerugian yang dialami oleh kliennya dalam perjanjian.

“Dalam somasi telah kami rinci secara detail alur terjadinya kontrak kemitraan, hingga pada akhirnya disaat klien kami harus menutup kembali stand di Terminal Kedatangan Luar Negeri Bandara Ngurah Rai oleh pihak Bea Cukai, yang disebutkan alasan penutupan karena dinilai masih kurang dalam kelengkapan proses izin, yang menyebabkan klien kami terkesan menjalankan usaha pembukaan stand tersebut secara illegal,” ujar Rico.

“Untuk diketahui, klien kami merasa telah mengikuti seluruh anjuran dari pihak Angkasa Pura Retail yang di wakili oleh saudari Monik dan saudara Danang hingga harus mengeluarkan sejumlah fee untuk benar-benar bisa menjalankan usahanya dengan legalitas yang jelas. Ini koq malah, stand baru dibuka 2 hari tiba-tiba pihak Bea Cukai menganjurkan untuk ditutup segera karena dinilai illegal, lalu hasil dari perjanjian kontrak tersebut bodong berarti yah ?” ujar Rico separo bertanya.

“Dalam hal ini klien kami juga mempertanyakan, terkait SOP pembukaan gerai harusnya bagaimana? Apakah bila gerai izin belum lengkap bisa buka? Kan dampak dari hal seperti itu jadinya terlihat Angkasa Pura Retail seperti tidak profesional, sedangkan proses pembukaan gerai juga diketahui oleh Pihak Angkasa Pura Retail. Selain tidak professional,hal ini terlihat seolah olah Pihak Angkasa Pura Retail menyalahi SOP nya sendiri,” sambung Rico.

Guna mendapat keberimbangan informasi, para awak media yang bekerja pada perusahaan pers yang bernaung dibawah organisasi pers MIO INDONESIA, melakukan uji informasi dengan mendatangi Graha Angkasa Pura di kawasan Jakarta Pusat. 

Oleh pihak Humas di Graha Angkasa Pura 1, awak media diarahkan untuk bertemu dengan Mitha, yang merupakan pihak dari Angkasa Pura Retail, yang kantornya persis berada di belakang Graha AP.

Melalui Mitha, awak media dipertemukan dengan Riko, yang diketahui belakangan posisi pada perusahaan tersebut sebagai Secretary Corporate dari Angkasa Pura Retail. 

Riko pun saat disinggung terkait Somasi dari kuasa hukum PT. SAS, ia membenarkan dan memastikan terkait surat somasi tersebut baru diterima pihaknya pada Senin (22/11).

“Kami baru menerima Somasi dari kuasa hukum PT. SAS kemarin, Senin (22/11) dan hard copy yang sampai kepada kami,” ungkapnya kepada awak media di kantor AP Retail, Selasa (23/11).

Riko juga mengatakan, belum bisa memberikan banyak komentar terkait Somasi tersebut. Dan sesuai tenggat waktu yang ditentukan dalam somasi, pihaknya meyakinkan akan menanggapi dan memberikan pernyataan sikap atas somasi tersebut.

“Kami mohon maaf, prihal surat somasi baru kami terima kemarin, jadi kami belum bisa memberikan komentar banyak, dan pastinya sesuai tenggat waktu 7X24 Jam dari surat somasi itu, kami pastikan untuk memberikan tanggapannya dan pernyataan sikap resminya,” ujarnya.

Dalam sesi tanya jawab yang diberikan oleh Riko, diluar dari pembahasan somasi, muncul pertanyaan dari awak media yang menanyakan kedua nama berinisial DNG  mengaku sebagai Pihak Marketing dan MNK sebagai bagian dari Angkasa Pura Retail. 

Riko membenarkan jika MNK adalah  sebagai PIC dari AP Retail di Bali, namun untuk DNG, Riko memastikan tidak ada nama itu di jajaran bagian Marketing maupun pegawai Angkasa Pura Retail perwakilan Bali maupun di Pusat.

“Kalau mbak Monika itu benar sebagai PIC di sana, bagian dari kami juga. Tapi untuk Danang, kami pastikan tidak ada di jajaran marketing kami di Bali maupun di Pusat,” tegasnya.

Memahami alasan Riko selaku Secretary Corporate Angkasa Pura Retail untuk belum bisa memberikan tanggapan banyak terkait somasi maupun case dari PT. SAS ini, karena masih ingin mempelajarinya lebih lanjut. Awak media pun menyampaikan, menunggu pres rilis oleh Angkasa Pura Retail dalam memberikan sikap dan tanggapannya nanti.*(Rls/Za/Mio)