Jakarta – Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat secara global.
Walaupun insiden HIV telah menurun dari 0,40 per 1000 populasi yang tidak terinfeksi menjadi 0,26 per 1000 populasi yang tidak terinfeksi di tahun 2016 (UNAIDS, 2018), namun kecenderungannya masih memprihatinkan.
Hingga akhir tahun 2017, World Health Organization (WHO) melaporkan terdapat sekitar 36,9 juta orang dengan HIV/AIDS (odha), 940.000 kematian karena HIV, dan 1,8 juta orang terinfeksi baru HIV atau sekitar 5000 infeksi baru per harinya (WHO, 2018).
Untuk mencapai tujuan yang bersifat holistik tersebut, salah satu targetnya adalah mengakhiri epidemi AIDS sebagai ancaman kesehatan masyarakat di tahun 2030. Target mengakhiri epidemi AIDS pada tahun 2030 juga berlaku di Indonesia.
Guna menindaklanjuti hal tersebut, Organisasi Perubahan Sosial (OPSI) melalui program GF ATM-HR melakukan kegiatan “peningkatan kapasitas gugus tugas kabupaten: pelatihan advokasi dengan perhatian khusus pada prosedur dan mekanisme administratif dan legislatif kabupaten/provinsi.”
Adapun kegiatan peningkatan kapasitas kepada petugas lapangan tersebut berlangsung pada 1-3 Desember 2022 di El Royale Hotel, Jl. Bukit Gading Raya No.1 Jakarta Utara.
Kemudian tampak dihadiri perwakilan Fasilitator Local Distrik, Yayasan Srikandi Sejati (DTF), Yayasan Mutiara Maharani, Yayasan Kusuma Buana, PKBI Jakarta Utara, Yayasan Pesona Jakarta (SSR YPJ), Pokja Cilincing, Pokja Penjaringan, Komunitas MSM, Komunitas PWID, Komunitas Transgender, Komunitas PSP, Advokasi Officer, Paralegal, CBMF Officer, dan SR OPSI.
Aldo selaku moderator yang juga Program Manager OPSI menyampaikan bahwasannya dengan melihat bagaimana situasi membangun jaringan sekutu dalam SKPD untuk advokasi kedepan. Maka mengundang para TaskForce Distrik (DTF) dan di fasilitasi oleh para ahli guna memberikan peningkatan kapasitas kepada petugas lapangan agar dapat melakukan advokasi, manfaat untuk menurunkan hambatan terkait kerja-kerja advokasi level kota/provinsi di tempat DTF berada dalam pemenuhan HAM dan program HIV-AIDS dalam mencapai target nasional 95-95-95.
“Tujuannya itu ialah pertama, meningkatkan kapasitas distrik task force terkait isu baik pada peran, tugas, dan tanggungjawab utamanya yang berfokus pada hal-hal teknis dan practical. Kedua, menyamakan persepsi secara nasional dalam melakukan kerja advokasi sesuai peran masing-masing di distrik. Lalu ketiga, menyamakan peran dan tanggungjawab para taks force distrik kepada masyarakat, dan komunitas populasi kunci di setiap distrik. Dan terakhir, meningkatan kapasitas task force dalam melakukan kerja-kerja advokasi dengan perhatian khusus pada prosedur dan mekanisme administrative dan legislative kota Jakarata Utara/Provinsi DKI Jakarta,” ungkap Aldo kepada wartawan, Kamis (1/12) pagi.
Aldo pun mengharapkan dengan adanya kegiatan peningkatan kapasitas kepada petugas dalam pemenuhan HAM dan program HIV-AIDS ini bisa menyamakan persepsi secara nasional dalam kerja advokasi sesuai dengan peran masing-masing di Kelompok Kerja (Pokja) Distrik Task Force (DTF).
“Namun dalam terbentuknya Distrik Task Force yang solid ini, menjadikan satu pemahaman dalam melakukan kerja advokasi, dan meningkatnya kapasitas Distrik Task Force dalam melakukan kerja-kerja advokasi dengan perhatian khusus pada prosedur dan mekanisme administrative dan legislative kota Jakarta Utara/Provinsi DKI Jakarta,” imbuhnya.
Kendati demikian, Leni Sugiarto selaku narasumber dan fasilitator local distrik mengatakan bahwa di hari pertama itu kita membahas diskusi update issue dari masing-masing peserta distrik task force, paparan kerja-kerjanya, tehnik advokasi, tehnik lobbying, dan brain storming isue nasional.
“Bicara soal tehnik advokasi, advokasi itu secara sederhana dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas yang memiliki tujuan untuk membela, menciptakan atau membuat perubahan terhadap sesuatu yang tentunya dilakukan dalam batasan taat hukum dan anti kekerasan (non-violance). Namun, bentuk dari advokasi diwujudkan dengan melalui upaya hukum formal (litigasi) maupun diluar hukum (non-litigasi),” ungkap Leni dalam paparannya, Kamis (1/12) pagi.
Leni menjelaskan, untuk mencakup upaya hukum tersebut kita harus membuat dasar hukumnya seperti menyusun kronologis. Menyusun kronologis pun dalam advokasi khusus kita harus berpijak pada informasi yang akurat dengan cara 5W+1H.
“Sementara tujuan advokasi dan lobying guna melakukan percepatan proses dalam birokrasi, dapat juga memperpendek waktu penyelesaian masalah dan mengurangi resiko seperti kerugian. Dalam melakukan lobying juga harus bersifat efektif hingga memiliki beberapa karakteristik,” ujarnya.
Review Hasil Diskusi
Berdasarkan review hasil diskusi di hari pertama terkait bagaimana cara melakukan tehnik advokasi, tehnik lobbying, dan brain storming isue nasional. Kemudian Leni katakan, hari kedua, bagaimana cara membuat roadmap isue, dan diskusi kelompok masing-masing isue, serta paparan hasil diskusi kelompok hingga analisa swot.
“Mencari akar masalah roadmap isue, kita lakukan review dari hasil diskusi terkait temuan masalah utama, dan masalah yang muncul terhadap teman-teman di komunitas tersebut,” kata Leni, Jumat (2/12).
Tujuan dilakukannya analisa swot, Leni mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan kesadaran akan faktor-faktor yang digunakan untuk membuat keputusan atau dalam menetapkan strategi.
Komponen analisa swotnya itu kekuatan, kelemahan, dan opportunities. Namun, dalam menentukan analisa swot juga perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu, sumber daya yang dimiliki, keuangan atau finansial, kelebihan maupun kelemahan internal organisasi hingga pengalaman-pengalamannya.
Langkah dalam menentukan analisa swot, ia menjelaskan, harus mengidentifikasi kelemahan dan mengurangi akibatnya, menganalisa sumber ancaman dan menstrategikan dalam mengendalikannya, serta mengetahui kesempatan atau potensi hingga langkah meraihnya.
Strategi Advokasi Analisa Swot
