Begini Alasan Khofifah Tak Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Dana Hibah Pemprov Jatim

- Jurnalis

Senin, 23 Juni 2025 - 10:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi kasus dana hibah Pemprov Jatim. Dirinya diketahui ke Cina untuk hadiri wisuda putranya. (Foto: Monitor Indonesia/Ist).

KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi kasus dana hibah Pemprov Jatim. Dirinya diketahui ke Cina untuk hadiri wisuda putranya. (Foto: Monitor Indonesia/Ist).

JAKARTA, suararealitas.co – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo mengatakan, bahwa penjadwalan ulang Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa akan dilakukan pekan ini sesuai dengan surat yang disampaikannya pada 18 Juni lalu.

“Saksi minta penjadwalan ulang untuk pekan depan (pekan ini),” kata Budi seperti dikutip suararealitas.co dari VOI.id, Senin (23/6/2025).

Padahal, Khofifah seharusnya diperiksa sebagai saksi kasus suap dana hibah untuk kelompok masyarakat atau pokmas dari APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2019-2022 yang dijadwalkan pada Jumat, 20 Juni 2025 kemarin.

Namun, Budi tidak memerinci kapan pastinya pemanggilan ulang terhadap Khofifah tersebut.

“Persisnya tanggal nanti akan kami sampaikan,” tegasnya.

Adapun alasan Khofifah tidak hadir lantaran ada keperluan lain. “Sehingga tidak bisa memenuhi panggilan penyidik,” ujar Budi.

Bahkan, surat panggilan untuk Khofifah sudah dikirimkan pada Jumat, 13 Juni. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut kemudian membalasnya pada Rabu, 18 Juni dan meminta penjadwalan ulang.

Perlu diketahui, KPK pada 12 Juli 2024 mengumumkan telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim tersebut.

Baca Juga :  Penculikan Anak Oleh Orang Tua Kandung: Dimana Keadilan Negara?

Dari 21 orang tersangka, empat orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan 17 orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap.

Dari empat orang tersangka penerima suap, tiga orang merupakan penyelenggara negara dan satu orang lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara.

Untuk 17 orang tersangka pemberi suap, sebanyak 15 orang di antaranya adalah pihak swasta dan dua orang lainnya merupakan penyelenggara negara.

Berita Terkait

Sejumlah Jurnalis Dimintai Keterangan Polisi, Untuk Saksi Kekerasan Jurnalis
Eks Lurah Kelapa Dua Menyangkal Lakukan Pemerasan Meski Didakwa Korupsi Rp 200 Juta
Miris! Oknum Pegawai Indomaret Diduga Lakukan Pencabulan Anak Dibawah Umur
BNN dan Tim Gabungan Musnahkan Hampir 4 Ton Narkotika, Presiden Prabowo: Indonesia Harus Jadi Killing Ground bagi Bandar Narkoba
Skandal Kabel Tembaga: Rj “Aneh” Bebaskan 18 Tersangka, Penadah Hilang
Polri Bongkar Praktik Ilegal Pengoplosan Gas Subsidi, Kerugian Negara Capai Rp7,9 Miliar
Bekasi Darurat Obat Keras Golongan G, Bisnis Ilegal Ini Dibiarkan Menggurita?
Kampung Bahari: Antara Sejarah Maritim dan Pertempuran Melawan Narkoba

Berita Terkait

Senin, 23 Juni 2025 - 10:35 WIB

Begini Alasan Khofifah Tak Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Dana Hibah Pemprov Jatim

Selasa, 17 Juni 2025 - 13:59 WIB

Sejumlah Jurnalis Dimintai Keterangan Polisi, Untuk Saksi Kekerasan Jurnalis

Senin, 16 Juni 2025 - 17:42 WIB

Eks Lurah Kelapa Dua Menyangkal Lakukan Pemerasan Meski Didakwa Korupsi Rp 200 Juta

Senin, 16 Juni 2025 - 17:18 WIB

Miris! Oknum Pegawai Indomaret Diduga Lakukan Pencabulan Anak Dibawah Umur

Kamis, 12 Juni 2025 - 19:54 WIB

BNN dan Tim Gabungan Musnahkan Hampir 4 Ton Narkotika, Presiden Prabowo: Indonesia Harus Jadi Killing Ground bagi Bandar Narkoba

Berita Terbaru